SINGARAJA, SINGARAJANOW – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi yang ke-12 kali diraih secara berturut-turut oleh Kabupaten Buleleng.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6).
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira kepada Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng terus berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Capaian tersebut juga merupakan buah dari sinergi seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengingatkan jajarannya agar tidak terlena dengan prestasi yang telah diraih. Menurutnya, opini WTP harus dimaknai sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen evaluasi. Berbagai rekomendasi yang diberikan harus ditindaklanjuti secara optimal untuk memperkuat sistem pengawasan serta mendorong pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel.
Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Buleleng dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dengan tata kelola keuangan yang baik, setiap program pembangunan diharapkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Buleleng dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala BKAD, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Alternatif judul lainnya untuk website berbeda:
Buleleng Pertahankan WTP 12 Tahun Beruntun, Komitmen Tata Kelola Keuangan Kian Menguat
Raih WTP Ke-12, Pemkab Buleleng Tegaskan Fokus pada Pelayanan dan Akuntabilitas
12 Kali Berturut-turut WTP, Buleleng Perkuat Fondasi Pemerintahan yang Bersih
Konsisten Kelola Keuangan Daerah, Buleleng Kembali Sabet Opini WTP dari BPK
Prestasi Berlanjut, Buleleng Catat WTP Ke-12 dan Siap Tingkatkan Kinerja Pemerintahan
Opini WTP Kembali Diraih, Bupati Sutjidra Dorong OPD Tingkatkan Akuntabilitas
BPK Apresiasi LKPD Buleleng dengan WTP, Pemkab Fokus Tindak Lanjut Rekomendasi Audit
