SINGARAJA, SINGARAJANOW — Upaya membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya kekerasan seksual terus digaungkan melalui forum diskusi yang digelar KEDASIH Bali Utara. Mengusung tema “Suara dari Bali Utara: Melawan Senyap Kekerasan Seksual”, kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang kian mengkhawatirkan. Kamis, (16/6)
Diskusi yang bertempat di Wantilan Pura Jagatnatha Buleleng , pada saat Rahina Tilem Kadasa menghadirkan narasumber berkompeten, yakni IPDA I Gede Pratama selaku Kaur Binops Satreskrim Polres Buleleng yang mengulas aspek penegakan hukum dan pentingnya pelaporan kasus, serta Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., pendiri Yayasan Yulia Natya Nivriti yang menekankan pentingnya pendampingan korban serta keberanian untuk bersuara.
Sekitar 60 peserta dari berbagai organisasi dan komunitas turut ambil bagian, di antaranya BEM Rema Undiksha, GMNI, KMHD YBV Undiksha, Genre Buleleng, Jegeg Bagus Buleleng, BEM Lembaga IMK, BEM FBS, BEM Dharma Sastra, penyuluh agama Hindu, penyuluh Bahasa Bali, serta jajaran Pengurus PC KMHDI Buleleng.
Dalam forum tersebut, suara kritis datang dari generasi muda yang peduli terhadap kekerasan seksual pada, Komang Ari Warmita Udayana, S.Sos., yang menyoroti kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di salah satu panti asuhan di Kabupaten Buleleng. Ia menyebut peristiwa tersebut sangat memprihatinkan, mengingat panti asuhan seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua maupun yang sebelumnya tidak mendapatkan kehidupan yang layak.
Menurutnya, kondisi yang terjadi justru berbanding terbalik dengan harapan. Alih-alih menjadi tempat aman, panti asuhan tersebut malah menimbulkan rasa takut bagi anak-anak yang tinggal di dalamnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memperketat proses seleksi terhadap panti asuhan, serta meningkatkan pengawasan melalui pemantauan dan visitasi secara berkala.
“Harapan tiang ke depan agar pemerintah lebih melakukan seleksi lagi terhadap panti asuhan-panti asuhan yang ada di Kabupaten Buleleng, kemudian agar terus melakukan pemantauan dan juga visitasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam pengasuhan dan pendidikan anak di panti. Pemerintah dinilai perlu hadir secara aktif melalui pendampingan khusus, termasuk membuka ruang komunikasi langsung dengan anak-anak.
“Dengan adanya pemantauan dan visitasi dari pemerintah, kemudian ada pendampingan secara khusus, bahkan wawancara personal kepada anak-anak panti asuhan, sehingga ketika ada permasalahan mereka bisa menceritakan apa yang terjadi,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa kekerasan seksual bukanlah persoalan yang bisa didiamkan. Diperlukan keberanian untuk bersuara, solidaritas antar masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor guna mencegah dan menangani kasus serupa di masa mendatang.
