SINGARAJA, SINGARAJANOW – Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM menerima audiensi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha (DPM FHIS Undiksha) di Gedung DPRD Buleleng, Senin (22/6/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi yang sebelumnya diajukan oleh organisasi mahasiswa tersebut.
Ketua DPM FHIS Undiksha, Carles Parlindungan Harefa, menjelaskan bahwa audiensi dilakukan untuk menyampaikan hasil kajian akademis yang telah disusun mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) dan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan untuk menyerap informasi sekaligus membangun komunikasi yang konstruktif dalam mengawal kebijakan publik yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, mahasiswa memaparkan sejumlah pandangan dan catatan kritis terkait pengesahan RUU Polri serta kebijakan penyesuaian harga BBM yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai isu tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap dinamika kebijakan nasional yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya menegaskan bahwa meskipun persoalan tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemerintah dan legislatif pusat, masyarakat daerah tetap memiliki hak untuk menyampaikan pandangan serta aspirasinya.
Ia menyatakan komitmennya untuk meneruskan hasil kajian dan masukan yang disampaikan mahasiswa kepada pihak terkait di tingkat nasional.
Selain membahas RUU Polri, dialog juga menyoroti dampak kebijakan penyesuaian harga BBM. Menurut Ngurah Arya, kondisi global, termasuk ketegangan geopolitik di berbagai wilayah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pasokan energi dunia. Situasi tersebut berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi sekaligus memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Dampaknya tentu sangat dirasakan oleh masyarakat. Kenaikan harga BBM berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga berbagai sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat,” ujar Ngurah Arya.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa juga mengusulkan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi BBM agar penyalurannya tepat sasaran. Menanggapi hal itu, Ngurah Arya mengakui bahwa pengawasan di lapangan memiliki tantangan tersendiri dan berpotensi menimbulkan penyimpangan karena berbagai faktor situasional. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pengawasan secara kolektif oleh seluruh pihak terkait.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Buleleng memberikan apresiasi kepada DPM FHIS Undiksha atas kepedulian serta sikap kritis yang ditunjukkan dalam menyikapi berbagai kebijakan publik. Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui audiensi dan dialog merupakan wujud partisipasi demokrasi yang positif karena mahasiswa dapat menyampaikan gagasan, pandangan, dan hasil kajiannya secara santun, argumentatif, dan konstruktif tanpa harus melakukan aksi turun ke jalan.
