Prihatin Antrean BBM, Bupati Sutjidra Instruksikan Disdagperinkop UKM Turun Langsung Tangani Keluhan Masyarakat
Disdagperinkop UKM turun memantau sejumlah SPBU dan berkoordinasi dengan Pertamina. Keterlambatan kapal pengangkut di Depo Manggis disebut menjadi kendala distribusi, sementara masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan.
SINGARAJA, SINGARAJANOW – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Buleleng mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menginstruksikan dinas terkait untuk turun langsung memantau kondisi di lapangan, memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta mengawal kelancaran distribusi agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait antrean BBM di sejumlah SPBU di wilayah Bali Utara. Sutjidra menegaskan, pemerintah daerah tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pihak Pertamina dan Depo Manggis untuk mengetahui kendala distribusi sekaligus mendorong percepatan penyaluran BBM.
“Saya sudah instruksikan jajaran dinas terkait untuk mengawal langsung kondisi di lapangan dan berkoordinasi secara intensif dengan pihak Pertamina serta Depo Manggis,” tegas Sutjidra. Rabu (14/10)
Selain mengawasi distribusi, Pemkab Buleleng juga mengambil langkah untuk menekan konsumsi BBM di lingkungan pemerintahan. Salah satunya melalui penerapan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terukur, sejalan dengan arahan Gubernur Bali.
Menurut Sutjidra, pengaturan pola kerja tersebut diharapkan dapat mengurangi mobilitas kendaraan dinas maupun aktivitas perjalanan ASN, sehingga penggunaan BBM dapat ditekan tanpa mengabaikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Sejalan dengan arahan Gubernur Bali, skema WFH ini akan mengurangi mobilisasi jajaran ASN, sehingga sudah barang tentu konsumsi BBM di Buleleng bisa ditekan,” imbuhnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disdagperinkop UKM) Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU sejak pertengahan Oktober 2026. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk melihat kondisi antrean sekaligus memastikan perkembangan pasokan BBM di lapangan.
“Kami sudah terus berkoordinasi sejak awal. Bapak Bupati menginginkan tidak ada atau minim antrean BBM di Buleleng,” ujar Sudiarta.
Berdasarkan koordinasi dengan Pertamina, kendala yang terjadi disebut bukan disebabkan oleh kekosongan stok BBM secara nasional, melainkan hambatan dalam proses pengangkutan dan distribusi. Keterlambatan kapal pengangkut untuk bersandar di Depo Manggis berdampak pada jadwal penyaluran BBM ke sejumlah wilayah di Bali, termasuk Kabupaten Buleleng.
“Dampak keterlambatan ini dirasakan di seluruh wilayah Bali, bukan hanya di Buleleng,” imbuh Sudiarta.
Ia menjelaskan, Pertamina telah melakukan langkah percepatan distribusi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan SPBU di Bali Utara. Dengan penyaluran yang terus berjalan, pasokan BBM diharapkan kembali normal dan antrean kendaraan dapat berangsur terurai.
Pemkab Buleleng pun terus memantau perkembangan situasi serta mendorong koordinasi lintas pihak agar penyaluran BBM berlangsung lebih lancar. Pemerintah daerah berharap informasi mengenai kendala distribusi dapat dipahami masyarakat sehingga tidak memicu kekhawatiran berlebihan.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan karena pasokan terus disalurkan secara bertahap ke SPBU,” demikian imbauan yang disampaikan melalui Disdagperinkop UKM Buleleng.
Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan bahwa pemantauan akan terus dilakukan untuk mengikuti perkembangan distribusi BBM. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan bakar, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. (rls/pemkab)
