Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya Tegaskan Hasil Reses Jadi Landasan Penyusunan Program Pembangunan Daerah
SINGARAJA, SINGARAJANOW – Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses akan terus dikawal agar menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program OBRAS (Obrolan Bersama Narasumber) di Radio Nuansa Giri Catus Pata Singaraja, Rabu (29/7/2026), dengan mengangkat tema “Tindak Lanjut Hasil Reses DPRD Buleleng”.
Dalam dialog tersebut, Ngurah Arya menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu mekanisme penting bagi anggota DPRD untuk menjaring kebutuhan riil masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat berdialog secara langsung dengan warga di daerah pemilihannya guna memperoleh berbagai masukan yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia mengatakan, pelaksanaan reses juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga memperkuat daya saing daerah.
“Reses bukan sekadar agenda konstitusional anggota DPRD, tetapi menjadi ruang dialog yang sangat penting untuk mengetahui secara langsung persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dari sanalah lahir berbagai masukan yang akan kami perjuangkan dalam pembahasan program pembangunan bersama pemerintah daerah,” ujar Ngurah Arya.
Menurutnya, setiap masa reses selalu diselaraskan dengan tema pembangunan yang tengah menjadi prioritas pemerintah daerah. Pada masa sidang kali ini, perhatian utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng yang berdaya saing.
Ia menilai, penguatan SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak terhadap peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan angka kemiskinan. Karena itu, selain menyerap aspirasi, anggota DPRD juga memiliki tanggung jawab memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kompetensi.
Seluruh aspirasi yang diperoleh dari hasil reses, lanjutnya, akan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan skala prioritas pembangunan daerah. Fokus pembangunan tetap diarahkan pada enam sektor utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, dan papan; bidang kesehatan dan pendidikan; ketenagakerjaan; pelestarian adat, agama, serta kebudayaan; pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM; serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ngurah Arya berharap berbagai usulan masyarakat tersebut dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga program-program yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mencerminkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif.
“Kami berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat agar tidak berhenti sebagai catatan hasil reses semata. Aspirasi yang menjadi kebutuhan prioritas akan kami perjuangkan agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai kemampuan anggaran dan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Ngurah Arya juga mengajak generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda tidak hanya diharapkan aktif menyampaikan aspirasi, tetapi juga menghadirkan solusi melalui inovasi, kreativitas, serta semangat kolaborasi.
“Anak-anak muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Pemerintah dan DPRD akan terus membuka ruang partisipasi agar ide-ide kreatif mereka dapat berkontribusi dalam membangun Buleleng yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui sinergi seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya.
