JAKARTA, SINGARAJANOW , – Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil langkah lanjutan atas hasil Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dengan melakukan koordinasi langsung ke sejumlah kementerian di Jakarta, Selasa (21/4/2026). Upaya ini dilakukan untuk memastikan percepatan realisasi pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di Bali.
Tiga kementerian yang dikunjungi yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pekerjaan Umum. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama yang telah dicapai pada 8 April 2026 lalu.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap berbagai usulan pembangunan dari Pemerintah Provinsi Bali. Ia menyebut Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy telah menyatakan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Bali secara bertahap mulai tahun 2026.
Tahap awal akan diawali dengan perencanaan dan kajian teknis, sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan fisik. Sejumlah proyek yang masuk prioritas antara lain underpass Jimbaran di Badung, pembangunan gedung parkir di Pura Ulun Danu Batur, jembatan penghubung Nusa Ceningan dan Nusa Lembongan, shortcut jalur Singaraja–Mengwi titik 11 dan 12, serta kelanjutan pembangunan Embung Unda di Klungkung.
Selain itu, sektor sumber daya air juga menjadi perhatian, dengan rencana pembangunan jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem.
Di bidang transportasi, Kementerian Perhubungan akan mengembangkan layanan taksi laut yang menghubungkan Bandara Ngurah Rai dengan kawasan Nusa Dua dan Canggu. Sejumlah pelabuhan juga akan dikembangkan, di antaranya Pelabuhan Celukan Bawang di Buleleng, Pelabuhan Padangbai, pembangunan pelabuhan di Amed Karangasem, serta pengembangan Pelabuhan Gunaksa di Klungkung.
Tak hanya itu, pemerintah pusat juga menyetujui rencana pemisahan jalur kendaraan logistik dan penumpang. Kendaraan logistik dari Ketapang akan diarahkan ke pelabuhan alternatif seperti Celukan Bawang, Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan, sementara jalur Gilimanuk–Mengwi diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
Menurut Koster, pembangunan infrastruktur ini akan terus berlanjut hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya mengatasi kemacetan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Bali. Ia berharap program ini mampu memunculkan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai kawasan, baik di Bali utara, selatan, timur, barat, maupun tengah.
