Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan uji coba (pilotting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah awal dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih modern dan terintegrasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang BBC pada Kamis (30/4).
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menyampaikan bahwa penerapan sistem digital dalam penyaluran bansos merupakan strategi penting untuk memastikan bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, serta efisien. Ia menilai, langkah ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap sistem perlindungan sosial.
Menurutnya, selama ini proses penyaluran bansos masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam hal validasi data dan ketepatan penerima. Dengan digitalisasi, pemerintah berupaya meminimalkan kesalahan sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
“Melalui sistem digital, kita ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, dengan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak, terutama para agen perlindungan sosial yang berperan langsung di lapangan. Keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada sinergi dan komitmen bersama.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Sekretaris Tim Pelaksana Pilotting, Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa sasaran program ini mencakup keluarga dalam kelompok desil 1 hingga 5. Namun demikian, keluarga miskin yang secara kondisi nyata berada di luar kelompok tersebut tetap akan dipertimbangkan untuk masuk dalam pendataan.
Ia merinci, kelompok desil 1 dan 2 merupakan kategori sangat miskin yang menjadi prioritas utama penerima bansos reguler. Desil 3 masuk kategori hampir miskin dan diprioritaskan untuk program seperti PKH dan BPNT. Sedangkan desil 4 dan 5 masih berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu, sementara desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas.
Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang difasilitasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa dan kelurahan.
Melalui uji coba ini, diharapkan sistem penyaluran bansos di Buleleng ke depan menjadi lebih akurat, terintegrasi, serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
