SINGARAJA, SINGARAJANOW-Komitmen Pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna dalam mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial terus diperkuat. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar Pemerintah Provinsi Bali.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (7/5) di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Denpasar. Bimtek ini menjadi bagian dari upaya percepatan transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, membuka kegiatan tersebut secara langsung. Hadir pula sejumlah perangkat daerah dari Kabupaten Buleleng, di antaranya Bappeda Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi guna mendukung implementasi sistem perlindungan sosial berbasis digital di Bali.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung digitalisasi ini,” tambahnya.
Bimtek tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait. Ega Kurnia Yazid memaparkan materi mengenai teknis operasional Portal Perlindungan Sosial. Sementara Lady Diandra menjelaskan strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial.
Selain itu, M. Haekal Dzaky turut menyampaikan materi terkait inklusi keuangan sebagai salah satu pendukung utama transformasi digital layanan bantuan sosial.
Melalui pelaksanaan bimtek ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap implementasi aplikasi Perlinsos dapat berjalan maksimal dan menjadi pondasi pengembangan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi di seluruh wilayah Bali.
