SINGARAJA, SINGARAJANOW – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fondasi utama peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Puprperkim), berbagai program strategis mulai direalisasikan pada tahun 2026 meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Kepala Dinas Puprperkim Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun pemetaan kebutuhan infrastruktur secara menyeluruh di seluruh kecamatan. Penanganan difokuskan pada pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, kawasan perkotaan, hingga destinasi wisata yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam dialog interaktif bertema “Solusi Infrastruktur Berkelanjutan di Tengah Keterbatasan Anggaran” di salah satu stasiun radio swasta, Selasa (23/6).
“Saat ini beberapa paket pekerjaan sudah memasuki tahap kontrak dan mulai dikerjakan. Penanganan jalan rusak dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas yang telah dipetakan di masing-masing kecamatan,” ujarnya.
Pada tahun 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat mulai mendapat perhatian, termasuk ruas jalan di wilayah Lemukih yang menjadi akses menuju kawasan Menara Turyapada. Setelah sebelumnya dilakukan perbaikan pada bagian atas ruas jalan tersebut, kini pengerjaan dilanjutkan pada segmen bawah yang juga mengalami kerusakan cukup signifikan.
Selain peningkatan kualitas jalan, dua jembatan juga masuk dalam daftar prioritas pembangunan, yakni jembatan di Banyuasri dan Tejakula. Kedua jembatan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar distribusi barang dan aktivitas ekonomi.
Di sektor sumber daya air, Dinas Puprperkim mengarahkan perhatian pada rehabilitasi 35 jaringan irigasi yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bagi sektor pertanian tetap terpenuhi sepanjang tahun.
“Irigasi sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan. Saat musim hujan tidak menjadi persoalan, namun saat musim kemarau ketersediaan air harus tetap terjaga agar petani dapat terus berproduksi,” jelas Adiptha.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur dasar, pemerintah daerah juga terus melakukan penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata sebagai bagian dari strategi pengembangan wilayah. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Kawasan Heritage Titik Nol Singaraja atau kawasan Tugu Singa Ambara Raja yang diharapkan menjadi wajah baru pusat kota sekaligus memperkuat identitas sejarah Singaraja.
Di sektor pariwisata, penataan Kawasan Lovina juga hampir rampung menjelang pelaksanaan Lovina Festival. Penataan dilakukan mulai dari Jalan Mawar hingga kawasan barat Tasik Madu dengan menghadirkan berbagai peningkatan fasilitas publik, kemudahan akses, serta pemasangan lampu penerangan berbasis tenaga surya yang lebih ramah lingkungan dan efisien dalam penggunaan anggaran.
“Lovina merupakan salah satu wajah pariwisata Buleleng. Karena itu, penataan kawasan dilakukan secara menyeluruh agar lebih nyaman dan menarik bagi wisatawan,” katanya.
Sementara itu, penataan kawasan perkotaan juga akan dilaksanakan di sepanjang Jalan Diponegoro hingga kawasan Pabean menuju Pelabuhan Buleleng. Area tersebut dirancang menjadi sentra kuliner dan ruang publik baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas ekonomi maupun sosial.
Konsep yang dikembangkan memungkinkan kawasan tersebut tetap berfungsi normal pada siang hari, namun bertransformasi menjadi pusat aktivitas kuliner dan ruang interaksi masyarakat pada malam hari. Kehadiran kawasan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro sekaligus menyediakan ruang kreatif bagi generasi muda.
Revitalisasi kawasan Pelabuhan Buleleng juga akan dimulai dari Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja. Gedung bersejarah tersebut direncanakan menjadi pusat kegiatan multifungsi yang dapat dimanfaatkan untuk rapat, pertemuan, kegiatan sosial, pesta pernikahan, hingga berbagai event olahraga, termasuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali.
Meski berbagai program terus dijalankan, Adiptha mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur daerah. Dengan kapasitas anggaran yang tersedia saat ini, pemerintah hanya mampu menangani sekitar 30 kilometer jalan rusak setiap tahun, sementara total jalan yang membutuhkan penanganan diperkirakan mencapai sekitar 300 kilometer.
Karena itu, pemerintah menerapkan strategi pembangunan berbasis skala prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Kami memahami harapan masyarakat sangat besar. Setiap desa menyampaikan usulan melalui musrenbang, namun tidak semuanya bisa langsung dieksekusi. Oleh sebab itu, kami menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai solusi jangka pendek, Dinas Puprperkim juga rutin melaksanakan penambalan jalan berlubang di sejumlah titik guna menjaga keselamatan pengguna jalan dan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
Di sisi lain, Buleleng mulai mengembangkan inovasi penggunaan aspal plastik sebagai bagian dari upaya mengurangi volume sampah sekaligus meningkatkan kualitas konstruksi jalan. Teknologi tersebut telah diterapkan pada beberapa ruas jalan, di antaranya di Desa Bengkala dan kawasan Pura Segara Rupek.
Melalui inovasi ini, sampah plastik yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan dapat dimanfaatkan kembali sebagai material campuran konstruksi jalan yang lebih bernilai guna.
Selain mengoptimalkan pendanaan dari APBD, pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitarnya.
Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih merata di seluruh Kabupaten Buleleng.
