Optimalisasi Transaksi Nontunai, Pemkab Buleleng Dorong Belanja Daerah Lebih Transparan dan Berdaya Guna bagi Masyarakat

Bupati Sutjidra menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas belanja daerah melalui integrasi sistem keuangan, dukungan perbankan, serta perluasan keterlibatan UMKM lokal dalam transaksi nontunai.

SINGARAJA, SINGARAJANOW – Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan peluncuran platform KILAT Denbukit. Langkah ini diarahkan untuk memperbaiki efisiensi transaksi belanja pemerintah, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, sekaligus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal masuk dalam ekosistem pembayaran digital.

Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Implementasi dan Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Indonesia sekaligus peluncuran KILAT Denbukit yang digelar pada Rabu (14/10). Pertemuan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan transaksi nontunai sekaligus penguatan koordinasi antara perangkat daerah, perbankan, dan pelaku usaha pendukung.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Buleleng, Made Pasda Gunawan, S.Sos., M.A.P., menyampaikan bahwa penggunaan KKI di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan penguatan integrasi sistem, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan perbankan dan merchant agar penerapan transaksi digital dapat berjalan lebih optimal.

Menurut Pasda Gunawan, pemanfaatan KKI yang didukung platform KILAT Denbukit diharapkan mampu menyederhanakan tahapan belanja pemerintah, mulai dari pengajuan transaksi, pembayaran, hingga proses pertanggungjawaban. Integrasi tersebut juga diharapkan memudahkan pemantauan dan evaluasi sehingga pengelolaan belanja daerah menjadi lebih tertib dan terukur.

“Optimalisasi Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit memerlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dukungan perbankan, serta kesiapan merchant agar transaksi nontunai dapat berjalan sesuai harapan,” ujarnya.

Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG., menegaskan bahwa penerapan sistem digital dalam pengelolaan keuangan bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian dari upaya memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan, penggunaan KKI memberikan kemudahan dalam transaksi belanja pemerintah karena pembayaran dapat dilakukan tanpa uang tunai. Sistem tersebut juga diharapkan mendukung pengawasan penggunaan anggaran agar setiap pengeluaran tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegas Sutjidra.

Selain mendorong penggunaan KKI, Sutjidra menyoroti pentingnya kesiapan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi digital. Integrasi antara pemerintah daerah, perbankan, penyedia barang dan jasa, serta merchant perlu diperkuat agar sistem pembayaran nontunai dapat diterapkan secara luas dan tidak terkendala dalam pelaksanaannya.

Keterlibatan UMKM lokal juga menjadi perhatian dalam pengembangan ekosistem tersebut. Semakin luasnya penerimaan pembayaran digital di kalangan pelaku usaha diharapkan membuka peluang bagi UMKM untuk melayani kebutuhan pengadaan pemerintah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga mendorong kesiapan pelaku usaha menghadapi perkembangan ekonomi digital.

BACA Juga

Buka OKK PWI, Bupati Sutjidra Minta Wartawan Buleleng Terus Tingkatkan Kompetensi di Era Digital

“Harapan kami, melalui pertemuan ini, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia dan pemanfaatan platform KILAT Denbukit dapat berjalan semakin baik. Perencanaan, pelaksanaan, integrasi, pemantauan, hingga pengawasan keuangan harus terhubung sehingga pengelolaan belanja daerah semakin efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.

Melalui optimalisasi KKI dan pemanfaatan KILAT Denbukit, Pemkab Buleleng berupaya membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perluasan penerimaan transaksi nontunai diharapkan menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola anggaran yang akuntabel dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ke depan, implementasi kedua instrumen digital tersebut membutuhkan evaluasi secara berkelanjutan agar penggunaannya semakin efektif di seluruh perangkat daerah. Dengan dukungan berbagai pihak, digitalisasi belanja pemerintah diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan transparansi, pengawasan anggaran, dan kesempatan bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi digital Buleleng. (rls/pemkab)